Merdeka.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo khususnya soal penegakan hukum di Indonesia dinilai belum menghasilkan perubahan yang signifikan. Malahan kebijakan-kebijakan yang ada selama ini disebut menimbulkan polemik yang berkepanjangan yang bisa saja menimbulkan konflik di akar rumput.
Hal ini disampaikan salah satu aktivis mahasiswa Jurhum Lantong dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Jaringan Aksi Mahasiswa (Jam-Indonesia) di kafe Lawson, Jl. Salemba Raya, Jakarta, Rabu (01/4) dengan tema 'Lemahnya Penegakan Hukum dalam Pemerintahan Jokowi-Jk'.
Lantong bahkan meminta aktivis-aktivis masa kini menjadi alat kontrol kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga apa yang pernah pemerintah janjikan tidak menjadi sebuah janji palsu dan penuh kebohongan.
"Untuk itu aktivis-aktivis sekarang sekiranya menjadi alat kontrol pemerintah untuk tidak boleh begini dan begitu. Juga tidak membuat penipuan bagi rakyat," kata Lantong.
Lantong juga mengimbau agar para mahasiswa tidak boleh takut dan tergoda oleh bujuk rayu, sehingga posisi mereka sebagai alat kontrol bisa terjaga.
"Saya mengimbau agar teman-teman tidak boleh takut dan tergoda oleh bujuk rayu penguasa. Nantinya bisa menjadi alat kontrol bagi pemerintahan," pukasnya.
[rnd]
0 Komentar